BANTUAN: MUSIBAH, ATAU ANUGRAH?

Jika anda kebetulan sedang berinternet, maka cobalah ketikkan kata “bantuan” di website search engine Google.co.id. Janganlah heran, karena entri kata “bantuan” yang ditawarkan mencapai 4,780,000 hasil halaman. Luar biasa!! Lalu, apa kira-kira yang terlintas di benak anda mendengar kata bantuan? Jawabannya, ada kemungkinan diasosiasikan dengan istilah-istilah seperti donasi, hibah, sumbangan, dana comdev atau bahkan BLT atau Bantuan Langsung Tunai, istilah populer bantuan yang dilokasikan pemerintah dalam rangka mengurangi dampak kenaikan BBM bagi rakyat miskin.

Namun, mengingat begitu familiarnya masyarakat Indonesia dengan bantuan maka sebuah alternatif kajian kritis perlu diajukan, seberapa besarkah dampak bantuan ini kepada perbaikan kehidupan mereka? Siapa sajakah sebenarnya aktor-aktor penggiat bantuan ini? Lantas, bila dikaitkan dengan judul tulisan ini, apa sejatinya makna bantuan tersebut pada akhirnya, musibahkah atau anugrahkah?

Bila merujuk ke sejarah “perbantuan” di Indonesia, sebenarnya masyarakat sendiri sudah cukup familiar. Berbagai program bantuan khususnya yang dicanangkan pemerintah sudah cukup akrab bagi masyarakat, misalnya saja dahulu ada Jaring Pengaman Sosial atau JPS. Yang terbaru, tentu saja BLT. Menurut Paskah Suzetta, Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, BLT adalah upaya pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak BBM. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tujuan dari program bantuan ini adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tahun 2008 lalu anggaran sekitar Rp 14,1 triliun dialokasikan pemerintah untuk 19,1 juta rumah tangga miskin selama tujuh bulan dengan perhitungan Rp 100 rb per bulan per rumah tangga. Untuk tahun 2009 ini, dana BLT yang baru saja dibagikan Maret lalu menyedot anggaran tambahan sebesar Rp 3,8 triliun.

Lalu seberapa efektif BLT bila dikaitkan dengan tujuan utama nan mulia program ini? Bagaimana mengaitkan upaya pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bagi-bagi duit yang jumlahnya sebenarnya tidak memadai untuk mengimbangi meroketnya harga-harga kebutuhan pokok pasca kenaikan BBM? Sulit menemukan rantai logika untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kenyataannya, banyak variabel yang menjadi penyebab kemiskinan masyarakat. Analoginya, seorang dokter harus melakukan diagnosa terlebih dahulu untuk menentukan penyakit pasien dan penyebabnya. Setelah ia pastikan barulah ia menentukan langkah terapi yang tepat. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan maka pemerintah harus mengkaji dan memetakan terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan ini. Baru merumuskan solusinya. Faktanya, penggelontoran dana ala BLT di lapangan memicu banyak dilema, mulai kisruhnya penentuan kriteria kemiskinan, konflik daftar penerima BLT hingga antrian penerima BLT yang mengundang banyak masalah. Yang patut diwaspadai tentunya adalah potensi ternodainya upaya nation character building dimana BLT justru berpotensi mendidik mental masyarakat menjadi pengulur tangan penerima bantuan yang dapat memicu ketergantungan.

Di lain pihak, selain pemerintah ada aktor lain penggiat bantuan. Salah satunya adalah perusahaan, sebuah entitas bisnis yang diidentikan dengan kemapanan sumber daya. Bila dikaitkan dengan isu terkini, peluang perusahaan mengulurkan bantuan turut didukung oleh semakin menggemanya tren tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility). Sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan khususnya yang berbasis industri ekstraktif yaitu pertambangan, minyak dan gas mungkin sudah terlebih dahulu akrab dengan bantuan ini, sebagian menyebut dengan istilah dana Comdev (Community Development).

Apapun terminologinya, perusahaan semakin turut berperan menjadi institusi pemberi bantuan. Berbagai permintaan dan keinginan masyarakat dalam bentuk proposal umumnya diajukan ke perusahaan. Berbagai kegiatan dan kesempatan diupayakan untuk disentuh perusahaan agar diberi bantuan. Di satu sisi, perusahaan juga turut aktif menunjukkan kepedulian. Ada yang dengan mengabulkan berbagai proposal permintaan dari masyarakat, memberikan dana beasiswa, memberi dukungan sarana infrastruktur dengan mendirikan bangunan, jalan dan jembatan yang ironisnya tanpa melibatkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Pola sumbangan dan donasi charitative seperti inilah yang patut diwaspadai karena rentan menularkan ketergantungan bagi masyarakat. Muncul persepsi dalam masyarakat bahwa setiap permasalahan yang timbul alihkan saja ke perusahaan, melalui bantuan.

Selain pemerintah dan perusahaan, setiap individu seyogyanya adalah aktor penggiat bantuan. Setiap orang dapat mengulurkan bantuan dalam setiap kesempatan. Sebagai contoh, anda tentu masih ingat niat baik seorang tokoh masyarakat yang hendak memberi zakat kepada masyarakat miskin di kota Pasuruan, Jawa Timur pada September tahun 2008 lalu. Zakat sejumlah Rp 30 ribu hendak ia bagikan kepada setiap warga miskin yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kabar menyebar, ribuan kaum dhuafa dari seluruh penjuru kota mendatangi rumah sang tokoh masyarakat yang dermawan. Sayangnya, pembagian zakat tersebut tidak dikelola dengan baik, tanpa pengorganisasian dan antisipasi yang memadai terhadap lonjakan jumlah warga miskin yang datang. Tak disangka, niat baik malah memakan korban, 21 orang, kebanyakan lansia dan ibu-ibu tewas terinjak-injak dan kehabisan udara dalam antrian perebutan, bantuan.

Karena itulah mungkin tidak salah bila Muhammad Yunus, sang ekonom dari Bangladesh yang menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2006, menyebut bantuan adalah racun. Sang Profesor Ekonomi yang mendirikan Grameen Bank (Bank Desa), sebuah lembaga keuangan penyalur kredit mikro kepada rakyat kecil, menegaskan bahwa rakyat miskin tidak butuh santunan. Santunan bukanlah solusi buat mengatasi kemiskinan.

Lantas apa sebenarnya yang mereka butuhkan? Belajar dari pengalaman Muhammad Yunus, maka yang dibutuhkan rakyat miskin adalah akses pengembangan kapasitas (capacity building), yang meliputi akses pengetahuan, akses modal, akses pendampingan dan akses partisipasi. Akses pengetahuan umumnya telah diawali dengan wawasan lokalistik yang telah mereka miliki. Akses modal merujuk kepada kesempatan pemberian modal yang dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan usaha yang sedang mereka geluti. Sementara pendampingan adalah akses untuk memberikan mereka semangat dan energi positif yang konstan agar konsisten dengan upaya yang sedang mereka jalankan. Akses partisipasi berarti upaya yang digerakkan sebaiknya tidak mematikan ruang gerak inisiatif masyarakat, namun sebaliknya memberikan ruang partisipasi yang memadai.

Sejatinya, upaya ini pun telah dijalankan pula oleh para aktor penggiat bantuan. Pemerintah selain BLT, menelurkan pula program PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Mandiri. Sangat kontras dengan BLT, PNPM mengutamakan aspek pemberdayaan dengan upaya menggali partisipasi dan keputusan mandiri masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ife (2002) bahwa pengembangan modal politik, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat atas keputusan-keputusan pembangunan mengenai diri mereka, adalah bagian penting dari pengembangan masyarakat. PNPM sendiri bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja dan usaha melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan, dari, oleh dan untuk masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Sebagian besar perusahaan pun saat ini sejatinya telah memodernkan kegiatan dermanya melalui berbagai pendekatan pemberdayaan masyarakat. Berbagai program kreatif pengembangan masyarakat (Community Development) yang ramah partisipasi dan berorientasi pada pengembangan kapasitas (capacity building) dikembangkan, misalnya pengembangan lembaga keuangan mikro, pengembangan kewirausahaan, pendampingan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang tujuan besarnya adalah memperluas kesempatan usaha dan kerja menuju kemandirian khususnya untuk menyongsong sebuah perusahaan yang nantinya selesai beroperasi.

Di tingkat individu, niat baik seseorang dalam berderma dapat pula diakomodir dengan berbagai peluang yang saat ini banyak ditawarkan oleh lembaga pengelola keuangan (zakat). Zakat profesi, misalnya, dapat dikelola oleh lembaga tersebut untuk disalurkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi yang secara kreatif dikembangkan oleh tim lembaga dengan sasaran para warga miskin yang berhak.

Dengan demikian, bilamana bantuan menjadi musibah? Dari paparan di atas dapat ditarik simpulan, bantuan menjadi musibah manakala menjadi sebuah proses yang mematikan ruang gerak inisiatif masyarakat dan justru menciptakan mentalitas ketergantungan. Di lain sisi, bantuan dapat menjadi anugerah apabila dikelola dengan arif dan cermat, yaitu dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan yang pro-partisipasi dan ramah akses pengembangan kapasitas yang tujuan akhirnya adalah demi kemandirian masyarakat.

Makna mana yang dipilih dan dijalani, tergantung dari itikad para aktor penggiat bantuan.